Serang, Bantentv.com – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai mampu menjadi solusi atas persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Hal ini karena KUHP baru dirancang dengan pendekatan yang lebih humanis, di mana hukuman penjara bukan lagi menjadi satu-satunya pilihan utama dalam penegakan hukum.
Data dari Kementerian Hukum dan HAM per Agustus 2025 menunjukkan bahwa tingkat kelebihan kapasitas di lapas dan rutan di Indonesia telah mencapai 93 persen.
Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan ruang hingga meningkatnya beban pengawasan terhadap warga binaan.
Pengamat hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferry Faturakhman, menilai bahwa KUHP baru memang didesain untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif.
Ia menjelaskan bahwa KUHP baru ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah tanpa hukuman pidana, terutama bagi pelanggaran ringan yang telah diselesaikan dengan cara tertentu.
“Kalau tindak pidananya ringan dan sudah diselesaikan persoalannya itu nanti hakim bisa memutus dia bersalah tapi tidak dipidana, dengan catatan tertentu, ini model baru,” ujar Ferry.
Menurut Ferry, perubahan dalam KUHP tersebut memberikan alternatif lain selain pidana penjara, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.
Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah narapidana dan menekan over kapasitas di lapas maupun rutan yang selama ini menjadi persoalan menahun.
“Ada mekanisme restorative justice, penyelesaian di luar pengadilan, yang itu dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi beberapa perkara itu dimungkinkan untuk tidak dipenjara,” jelas Ferry.
Dengan diberlakukannya KUHP baru pada tahun 2026 mendatang, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat menjadi lebih proporsional, efektif, dan manusiawi.